Sekandal Buku Merah, Ada Politik di Dalam KPK ~ Fahri Hamzah

Kehebohan bertubi-tubi dalam perpolitikan negeri. Setelah kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku digebuki, kemudian menyeret pasangan Prabowo-Sandi, muncul issu tidak sedap pada penegak hukum, KPK dan Polri. Tak tanggung-tangung, issu ini menyeret Tito Karnavian, selaku Kapolri. Beruntun kemudian, kenaikan harga BBM menjadi topik di media, karena untuk jenis premium, setelah dinyatakan naik, satu jam kemudian dibatalkan.

Soal kasus dugaaan suap Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman ke beberapa nama kembali mencuat setelah adanya pemberitaan dari website Indonesia Leaks. Dalam laporan itu, disebutkan ada buku catatan keuangan bersampul merah yang diduga memuat aliran dana dana dari Basuki kepada sejumlah orang. Salah satu nama yang disebut-sebut tercantum di dalamnya adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Nama Tito disebut menerima uang ketika masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Laporan Indonesia Leaks juga menyebutkan buku bersampul merah itu diduga dirusak oleh dua penyidik KPK. Mereka adalah AKBP Roland Rolandy dan Kompol Harun, namun keduanya kini telah ditarik kembali ke Polri sehingga KPK kesulitan memeriksa kedua orang itu.

Fahri Hamzah mengatakan, terungkapnya kasus dugaan suap dan pencoretan data oleh dua penyidik dari unsur polri ini harus ditangani presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi harus ambil alih kepemimpinan di KPK.

Lebih jauh, Fahri menilai mundurnya KPK untuk menyelesaikan kasus ini karena ada permainan politik di tubuh KPK. Ada geng di tubuh KPK. FH menyebut ini tantangan bangsa ini dalam menangani korupsi.

Memang, sejak lama FH sering mengkritik kinerja KPK, bahkan ia sering menyebut bubarkan KPK. Atas sikapnya tersebut, sering dirinya dituduh membela koruptor. Terlebih sejak dirinya terkesan membela Setya Novanto yang telah divonis bersalah.

Fahri Hamzah menilai, munculnya pemberitaan ini juga ada kaitannya dengan rentetan menuju pemilu 2019. Fahri juga menduga ada kaitan pula dengan kasus Ratna Sarumpaet yang menghebohkan sebelumnya. Untuk itu, Fahri mengatakan polemik ini harus segera diselesaikan karena memiliki nilai komplikasi politik yang tinggi agar tidak mengganggu proses pelaksanaan Pemilu 2019.

Apakah perlu angket di DPR, karena melibatkan Kapolri? Menurut Fahri Hamzah, semua persoalan itu harus diselesaikan secara lengkap. Namun nampaknya, wacana untuk menggulirkan angket DPR tidak jelas.