Effendi Simbolon Sebut Tak Ada Kaitan antara Klaim Pencekalan dan Kasus Rizieq

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUN-VIDEO.COM – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengungkap apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam proses Rapat Kerja antara Komisi I dan Kemenlu.

Terlebih, Effendi menanyakan soal isu Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang tak bisa pulang ke Indonesia gegara dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.

Seperti diketahui, Menlu Retno meminta agar jawaban terkait itu diberikan kepada Komisi I secara tertutup.

Usai lima jam rapat tertutup, Effendi pun menegaskan bahwa tak ada kaitannya soal kasus tahun 2017 yang menyeret Habib Rizieq dan Firza Husein, yang kemudian menjadi sumber dari bergulirnya isu ini.

“Kalau isu kasus Habib Rizieq tidak ada. Itu clear dijawab. Saya juga menanyakan biar tidak ada pertanyaan yang bias atau jawaban yang bias. Jadi kita ingin ada pertanggungjawaban terhadap perlindungan warga negara siapa pun dia, termasuk Habib Rizieq di Arab Saudi,” kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Jawaban dari Kemenlu pun, dikatakan Effendi, sudah jelas dalam rapat tertutup tersebut.

“Dan penjelasannya seperti itu, Menlu menjawab bahwa tidak pernah bersurat dan tidak pernah berurusan tentang saudara Habib Rizieq. Itu yang menjadi jawaban beliau,” lanjut politisi PDIP tersebut.

Semua pertanyaan tentang isu benar tidaknya Habib Rizieq dicekal, Effendi mengatakan, sudah ditanyakan kepada Menlu Retno. Termasuk juga soal kebenaran video dari Habib Rizieq yang kemudian viral itu.

“Bahwa ada video, itu kemudian sedang ditelusuri keabsahan dan kebenarannya dan pemerintah sepakat satu pintu yang menjelaskan, yakni Menkopolhukam Pak Mahfud MD,” pungkas Effendi.

Diketahui sebelumnya, Rizieq mengatakan alasan tidak bisa kembali ke tanah air karena dicekal. Dia menunjukkan surat pencekalan tersebut dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah Arab Saudi bakal mencabut pencekalan jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya.(*)

Post Author: CoinCryptoNews