Priitt   Spion+Helm Harus Ada Supaya Ga Ditilang, Pres Jokowi Cek Kelengkapan Sebelum Berangkat

Priitt Spion+Helm Harus Ada Supaya Ga Ditilang, Pres Jokowi Cek Kelengkapan Sebelum Berangkat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mengendarai sepeda motor Royal Enfield Bullet 350 cc, yang telah dimodifikasi bergaya Chopperland saat meninjau 2 (dua) lokasi Padat Karya Tunai, di Desa Pasir Suren dan Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Minggu (8/4) pagi.
“Hari ini saya bersama kawan-kawan saya akan jalan kurang lebih 30 km. Tadi mintanya 600 km, saya enggak sanggup kalau 600 km. 30 km nanti sampai ke pantai di Pelabuhan Ratu,” kata Presiden Jokowi sebelum menjalankan Chopperland.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, jika ingin mengendarai sepeda motor, spion dan kelengkapan lainnya harus ada.
“Ini spion ada, supaya enggak ramai nanti. Ritingnya ada, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. SIM (Surat Izin Mengemudi) nya juga ada ini, komplet semua supaya semua tahu, ini SIM ada, kemudian BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ada, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ada, apalagi masih kurang? Helm… sebentar lagi helm dipakai, ada semua,” kata Presiden Jokowi sembari menunjukkan perlengkapannya.
Kalau mencobanya di garasi, Presiden mengakui tidak perlu pakai helm. “Tapi kalau sudah naik seperti ini semuanya harus lengkap, harus komplet,” ujarnya.
Mengenai tujuan kegiatannya, Presiden Jokowi mengaku akan mengecek Proyek Padat Karya di 2 (dua) desa.
“Saya ingin mengecek Padat Karya Tunai, biasanya pakai mobil, ini separuh jalan kita coba pakai sepeda motor,” ujar Presiden seraya menunjukkan dalam kesempatan itu dirinya didampingi sejumlah komunitas klub motor, yaitu dari Elders, Cleveland, komunitas artis, serta Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan sosialisasi cegah stunting atau gizi buruk di Puskesmas Bantar Gadung, di Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/4) pagi.
Acara ini dihadiri warga yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kader Posyandu.
Seperti diketahui pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4) kemarin, Presiden Jokowi meminta adanya rencana aksi yang lebih terpadu dan memiliki dampak yang lebih konkret mulai dari intervensi pada pola makan, pola asuh, dan juga yang berkaitan dengan sanitasi untuk menangani permasalahan stunting ini.
Presiden dan rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 09:30 WIB. Didampingi Menkes Nila F. Moeloek, Presiden kemudian meninjau timbang badan dan pengukuran tinggi badan balita, meninjau pemberian gizi makanan lokal untuk ibu hamil dan anak balita, serta berbincang-bincang dengan para ibu
Kepada wartawan, Presiden mengatakan, bahwa pemerintah ingin menggerakkan secara besar-besaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di daerah-daerah dan bahkan mengoptimalkan kampanye, baik timbang anak, kampanye masalah gizi, dan juga yang berkaitan dengan kesehatan bayi.
“Memang sudah kita lakukan mulai 2 tahun yang lalu, tapi ini kita akan lebih mengkonsentrasikan pemberian makanan tambahan, tapi makanan lokal,” kata Presiden seraya menunjuk contoh misalnya telur, lokal, dan kacang hijau.
“Ini juga lokal, pisangnya kecil-kecil, pepayanya juga lokal, ikannya juga ikan lokal, kemudian ini juga tempenya juga lokal, dan yang lain-lainnya,” sambung Presiden Jokowi.
Kepala Negara meyakinkan, makanan tambahan yang diberikan, misalnya kacang hijau disenangi anak-anak. “Semuanya, enak. Telur kita berikan anak-anak, minta semuanya,” ujarnya.
Ini artinya, lanjut Kepala Negara, yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan bahan-bahan ini agar anak-anak selalu makan setiap hari, terutama pada usia ibu-ibu hamil, dan pada usia sampai 2 tahun, yang menjadi kunci, yang menjadi umur emas, karena di umur itu, di kandungan tumbuh perkembangan otak itu 80%.
“Artinya kalau kita bisa benar-benar mengatasi ini, sampai nantinya umur 2 tahun, kesehatan ke depan akan baik, kecerdasan anak-anak kita ke depan juga akan menjadi lebih baik,” tutur Presiden Jokowi seraya mengingatkan juga mengenai pentingnya Air Susu Ibu (ASI), dan supaya PKK menggerakkan lagi Posyandu.
Menurut Presiden, program pemberian makanan tambahan dalam bentuk makanan lokal itu akan diintegrasikan dengan program yang dibiayai Dana Desa.
“Yang pertama, dengan padat karya tunai. Artinya hasil yang didapatkan dari Padat Karya Tunai itu bisa masuk ke urusan gizi, terintegrasi, termasuk juga misalnya Dana Desa, kemudian program itu masuk ke hal-hal yang kesehatan lingkungan, yaitu juga di dalamnya ada sanitasi,” pungkas Presiden.
Sumber BPMI

Related Post: