JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tetap pada keputusan menolak pembangunan infrastruktur untuk balapan Formula E di Monas.
Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad menilai penyelenggaraan Formula E ini terkesan dipaksakan.
Menurut rencana, DPRD akan memanggil Dinas Kebudayaan dan Dinas Olahraga untuk mengecek sejumlah kejanggalan terkait usulan penyelenggaraan termasuk evaluasi komunikasi antar dinas.
Meski pro dan kontra masih mengemuka, PT Jakarta Propertindo sebagai panitia penyelenggara balapan Formula E memastikan rancangan sirkuit Monas sudah terverifikasi.
Rencananya, panjang lintasan untuk ajang balap ini sejauh 2,6 kilometer dan bakal melewati Monas di sisi selatan yang saat ini sedang direvitalisasi.
Balapan mobil listrik Formula E ini akan diikuti 12 tim dengan 24 pebalap.
Tarik ulur izin gelaran Formula E di area monas kini memasuki babak baru.
Setelah izin dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara, muncul bantahan dari Tim Ahli Cagar Budaya Jakarta soal rekomendasi penyelenggaraan kegiatan.
Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, Mundardjito mengatakan lembaganya tak pernah mengeluarkan rekomendasi soal penyelenggaraan Formula E 2023 di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Mundardjito juga mengaku tidak tahu soal surat rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam suratnya ke Mensesneg.
Related Post:
- Formula E Dapat Izin di Monas, Ada Unsur "Bagi-bagi Kue"?
- Assetto Corsa – VRC Formula NA vs. RSS Formula Hybrid X 2023 – Hotlap Comparison
- Formula Lithium 2019 (Formula E Gen 2 Mod) for Assetto Corsa – Review and Drive
- Assetto Corsa – VRC Formula North America 2023 vs. RSS Formula Americas 2023 – Hotlap Comparison
- Pembagian Takjil Ganti Presiden, Ada yang Pro dan Kontra
- Gerakan WAHABI Itu Ada Pro & Kontra – Dr. Maza
- Saya Dengar Ada yang Urus Izin Sampai Setahun, Apa-apaan!
- MIRIS!!! USTADZ ABDUL SOMAD MINTA IZIN UNTUK CERAMAH, ADA APA INI???
- Ada ‘M4k4m’ Marquez Pada Gelaran MotoGP Mugello Kemarin
- Tok Mat Tak Kisah Kalau Ada Gelaran Warlord Dalam UMNO